JAMBI — Sekretaris Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Jambi, Erwan Nila Kusumah, menyoroti aksi demonstrasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di depan Kantor Gubernur Jambi yang berakhir dengan kerusakan pagar pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Erwan menilai, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya dalam membangun komunikasi dengan masyarakat dan merespons aspirasi publik terkait penanganan karhutla serta kabut asap.
Menurutnya, kerusakan fasilitas negara memang tidak dapat dibenarkan. Namun, persoalan tersebut tidak seharusnya membuat perhatian terhadap substansi tuntutan masyarakat menjadi terabaikan.
“Pagar yang rusak tentu harus menjadi perhatian dan perusakan aset negara tidak bisa dibenarkan. Tetapi kita juga harus melihat persoalan ini secara menyeluruh. Mengapa masyarakat sampai turun ke jalan? Apa yang mereka tuntut, dan sejauh mana pemerintah sudah merespons keresahan mereka?” ujar Erwan.
Ia menegaskan, pemerintah perlu mengevaluasi bukan hanya aspek pengamanan demonstrasi, melainkan juga pola komunikasi dengan masyarakat agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara damai dan memperoleh tanggapan yang jelas.
Bandingkan dengan Palembang, Gubernur Duduk Bersama Mahasiswa
Erwan kemudian menyoroti aksi demonstrasi mahasiswa terkait karhutla di Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Senin, 5 Oktober 2026.
Dalam aksi yang melibatkan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) dan mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima aspirasi mahasiswa secara langsung. Mahasiswa juga memberikan kartu merah sebagai simbol kritik terhadap penanganan karhutla dan kabut asap.
Herman Deru menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terdampak kabut asap dan mendengarkan tuntutan mahasiswa mengenai langkah penanganan Karhutla.
Bagi Erwan, peristiwa di Palembang tersebut menjadi contoh pentingnya membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, sekalipun aspirasi yang disampaikan berisi kritik keras terhadap kepala daerah.
“Di Palembang, mahasiswa memberikan kartu merah kepada gubernur sebagai bentuk kritik. Gubernur kemudian menemui mahasiswa dan mendengarkan aspirasi mereka. Inilah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kritik masyarakat harus dihadapi dengan keterbukaan dan komunikasi,” katanya.
Ia menilai, seorang kepala daerah tidak harus menyetujui seluruh tuntutan demonstran. Namun, kesediaan untuk hadir, mendengar, menjelaskan langkah pemerintah, dan memberikan jawaban atas keresahan masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan.
“Pemimpin tidak boleh hanya hadir ketika mendapatkan pujian. Ketika rakyat mengkritik, justru di situlah diperlukan kebijaksanaan. Jangan sampai masyarakat merasa sudah berulang kali bersuara, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang mereka harapkan,” tegasnya.
Erwan juga mengingatkan bahwa karhutla bukan persoalan sepele. Dampaknya dapat menyentuh kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari warga yang terpapar kabut asap.Karena itu, menurutnya, pemerintah harus memastikan penanganan karhutla dilakukan secara serius, terukur, dan transparan.
“Pilkada Sudah Selesai, Jangan Terus-Menerus Membela Gubernur”
Erwan turut mengkritik sikap pihak-pihak yang dinilai terlalu berfokus membela gubernur ketika muncul kritik dari masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah telah berlalu. Setelah pilkada, kepentingan masyarakat seharusnya menjadi prioritas bersama, termasuk bagi pihak yang sebelumnya menjadi bagian dari tim pemenangan.“Pilkada sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan dan bagaimana persoalan yang mereka hadapi bisa diselesaikan. Kalau memang ada kekurangan dalam penanganan karhutla, sampaikan secara terbuka dan lakukan evaluasi. Jangan setiap kritik dianggap sebagai serangan terhadap gubernur,” ujarnya.
Erwan juga mempertanyakan apakah pihak-pihak yang terus membela pemerintah benar-benar melihat dan merasakan keresahan masyarakat akibat karhutla dan kabut asap.
“Apakah tim sukses tidak merasa sesak melihat keadaan masyarakat saat ini? Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah dalam pilkada. Ini soal bagaimana rakyat menghadapi persoalan lingkungan yang berdampak pada kehidupan mereka. Seharusnya kita semua bisa lebih bijak dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik,” katanya.
Menurutnya, dukungan politik tidak seharusnya menghilangkan sikap kritis. Justru orang-orang yang pernah mendukung seorang kepala daerah dapat berperan memberikan masukan agar pemerintahan berjalan lebih baik.
Ia menegaskan, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan tidak sepatutnya langsung dipandang sebagai upaya menjatuhkan pemimpin daerah.
Tanggapi Desakan Diduga Eks Tim Sukses Gubernur agar Polda Memproses Perusakan
Erwan juga menanggapi pemberitaan mengenai pihak-pihak yang disebut sebagai tim sukses Gubernur Jambi yang mendesak Polda Jambi memeriksa dan memproses pelaku perusakan pagar Kantor Gubernur Jambi.
Menurutnya, penegakan hukum tetap harus dihormati. Dugaan perusakan fasilitas publik perlu ditangani aparat secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, ia mengingatkan agar penanganan dugaan perusakan tidak membuat persoalan utama, yakni tuntutan masyarakat mengenai penanganan karhutla, kehilangan perhatian.
“Kalau memang ada pihak yang melakukan perusakan, silakan diproses sesuai hukum. Kami tidak pernah mengatakan bahwa perusakan aset negara dapat dibenarkan. Tetapi jangan sampai seluruh perhatian hanya diarahkan kepada siapa yang merusak pagar, sementara pertanyaan tentang penanganan karhutla, dampak kabut asap, dan keresahan masyarakat tidak dijawab secara memadai,” ujarnya.
Erwan menilai, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat perlu mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Aparat memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, sedangkan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
Ia berharap penanganan peristiwa demonstrasi di Jambi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan tetap mengedepankan objektivitas, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.
PKN Jambi Tidak Mendukung Perusakan Aset Negara
Erwan menegaskan bahwa sikap kritis PKN Jambi terhadap respons pemerintah tidak dapat dimaknai sebagai dukungan terhadap tindakan anarkis atau perusakan fasilitas publik.
Menurutnya, ada dua persoalan yang harus ditempatkan secara proporsional, yaitu dugaan pelanggaran hukum dalam demonstrasi dan substansi aspirasi masyarakat terkait penanganan karhutla.
“Perlu kami tegaskan, PKN Jambi tidak mendukung perusakan aset negara. Fasilitas pemerintah dibangun menggunakan uang rakyat dan harus dijaga bersama. Penyampaian pendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab, tanpa merusak fasilitas umum,” kata Erwan.
Namun, ia kembali mengingatkan bahwa pemerintah juga tidak boleh mengabaikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi.
“Jangan salah memahami sikap kami. Kami menolak perusakan, tetapi kami juga meminta agar pemerintah mendengar rakyat. Kedua hal ini tidak bertentangan. Penegakan hukum harus berjalan, dan aspirasi masyarakat juga harus ditanggapi,” tambahnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri, tidak memperkeruh situasi, serta menghindari narasi yang memperuncing perbedaan antara masyarakat dan pemerintah.
Minta Pemerintah Fokus pada Penanganan Karhutla
Di akhir pernyataannya, Erwan meminta Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan peristiwa demonstrasi tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki komunikasi publik dan memperkuat langkah nyata dalam menangani karhutla.
Ia mendorong pemerintah menyampaikan informasi secara transparan mengenai upaya pemadaman, pencegahan kebakaran berulang, perlindungan kesehatan masyarakat, serta penggunaan anggaran penanganan karhutla sesuai ketentuan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan jawaban yang konkret, bukan sekadar pernyataan bahwa pemerintah sedang bekerja.“Jangan sampai kita hanya ramai membicarakan pagar yang rusak, tetapi persoalan yang membuat masyarakat turun ke jalan justru tidak mendapatkan penyelesaian. Pagar bisa diperbaiki, tetapi kepercayaan masyarakat juga harus dijaga melalui tindakan nyata,” ujarnya.
Erwan berharap Pemerintah Provinsi Jambi dapat membuka ruang dialog dengan mahasiswa, organisasi masyarakat, dan kelompok warga yang terdampak karhutla agar berbagai persoalan dapat dibicarakan secara terbuka.
“Jadikan peristiwa ini sebagai evaluasi bersama. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik, masyarakat harus menyampaikan aspirasi secara damai, dan aparat harus bekerja profesional. Tujuan akhirnya bukan untuk memenangkan perdebatan politik, melainkan memastikan persoalan karhutla ditangani dengan sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat Jambi,” tutup Erwan.
