SAROLANGUN, JAMBI – Insiden kericuhan yang melibatkan sejumlah anggota TNI dengan warga yang diduga berasal dari kelompok Suku Anak Dalam (SAD) di kawasan perkebunan PT Sari Aditya Loka (SAL), Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, mendapat perhatian serius dari Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) PKN Jambi.
Ketua Pimda Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Jambi Mirzal mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap anggota TNI dalam insiden yang videonya beredar luas di media sosial.
“Kami mengecam keras segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anggota TNI maupun siapa pun. Jika benar terjadi pemukulan terhadap anggota TNI, tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Ketua Pimda Jambi.
Ia meminta seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri serta menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, perbedaan kepentingan maupun persoalan di lapangan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan jalur hukum, bukan dengan tindakan kekerasan.
“Kita harus menjaga kondusivitas dan keamanan di Kabupaten Sarolangun. Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Semua pihak harus menahan diri dan mempercayakan prosesnya kepada aparat yang berwenang,” ujarnya.
Insiden tersebut diketahui terjadi di kawasan PT SAL, Kecamatan Air Hitam. Sejumlah video yang beredar memperlihatkan kericuhan antara beberapa orang yang disebut sebagai warga SAD dengan anggota TNI. Dalam rekaman tersebut terlihat adanya aksi saling dorong dan dugaan pemukulan.
Informasi awal yang beredar menyebutkan kericuhan berkaitan dengan aktivitas warga SAD di kawasan perkebunan. Namun, kronologi lengkap serta penyebab pasti terjadinya bentrokan masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang.
Ketua Pimda Jambi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun video yang beredar di media sosial sebelum adanya penjelasan resmi.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban. Persoalan ini harus diselesaikan secara objektif dan berdasarkan hukum,” pungkasnya.
“Jangan sampai nama SAD dibawa-bawa untuk membenarkan atau menutupi tindakan orang-orang tertentu. Kalau memang bukan bagian dari komunitas SAD, harus dijelaskan secara terang agar tidak terjadi kesalahpahaman dan masyarakat tidak terprovokasi,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat agar tidak terburu-buru memberikan label terhadap kelompok tertentu hanya berdasarkan video atau informasi yang beredar di media sosial.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat secara objektif. Jika memang ada tindakan pemukulan terhadap anggota TNI, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Namun di sisi lain, apabila identitas pelaku sengaja dikaitkan dengan SAD tanpa dasar yang jelas, hal tersebut juga harus diungkap.
“Kita ingin persoalan ini terang-benderang. Siapa pelakunya, apa motifnya, dan apakah benar yang bersangkutan merupakan bagian dari SAD. Jangan sampai masyarakat yang tidak tahu apa-apa justru menjadi korban stigma akibat ulah oknum,” tegasnya.
Ia berharap aparat terkait dapat segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh guna memastikan kronologi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut, sehingga persoalan tidak menimbulkan konflik lanjutan di tengah masyarakat.
