JAMBI – Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Jambi, Mirzal Muharroma, SH, menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang dipimpin Gubernur Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani. Menurutnya, di tengah berbagai capaian pembangunan, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat akibat terbatasnya ruang anggaran, termasuk dampak penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
Mirzal mengatakan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi saat ini harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Situasi ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat kemandirian fiskal. Daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sudah saatnya membangun sumber-sumber pendapatan daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Mirzal.
Menurut Mirzal, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah, sehingga potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jambi mempercepat hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, pinang, kelapa, serta sektor pertambangan agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati di dalam daerah dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Di sisi investasi, Mirzal menilai penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha menjadi faktor penting untuk menarik investor. Menurutnya, investasi yang berkualitas akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Jambi.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja pemerintah. Menurutnya, anggaran harus lebih diarahkan kepada program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan sektor pertanian, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi desa.
Mirzal juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jambi mulai memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Justru dalam kondisi seperti ini diperlukan inovasi, kreativitas, dan keberanian mengambil kebijakan yang mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Pemerintah harus mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Tekanan fiskal bukan alasan untuk memperlambat pembangunan, tetapi menjadi pemicu lahirnya berbagai inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan produktif,” katanya.
Sebagai Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Jambi, Mirzal menegaskan bahwa partainya akan terus memberikan masukan yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, kritik yang disampaikan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab politik dalam mengawal pembangunan demi kepentingan masyarakat Jambi.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Jambi terus membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan partai politik menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mewujudkan pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Mirzal.
